Pengasuh Pondok Pesantren Se Kabupaten Jember , menolak dengan tegas seluruh kegiatan HTI di Jember

0
1723

Tolak dan Bubarkan HTI!

Jember, Motim. Aliansi Ormas Islam dan pengasuh Pondok Pesantren se Kabupaten Jember, melaksanakan silaturahmi di Kantor GP Anshor, Jember, Senin (24/4). Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah kyai dan tokoh di Kabupaten Jember. Diantaranya Ketua Rois Syuriah Muhyiddin Abdusshomad, Ketua Tanfidyah PCNU Jember KH. Abdullah Syamsul Arifin, Ketua MUI Jember Halim Subahar, Sekretaris PERGUNU Mustain Billah.

Selain itu, turut hadir  Ketua PCNU Bondowoso Abdul Qodir Syam, Ketua IKAPMII Taufik dan sejumlah alim ulama dan pengasuh pesantren di Jember. Pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari pernyataan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Jember beberapa waktu lalu, yang mengatasnamakan Ahlussunnah Wal Jamaah.

Melalui Aliansi Ormas Islam dan Pengasuh Pondok Pesantren se-Kabupaten Jember, mengeluarkan tiga pernyataan sikap. Pertama, menolak dengan tegas seluruh kegiatan HTI di Jember khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Karena HTI  adalah organisasi yang mengusung paham khilafah yang akan mengubah ideologi negara Pancasila dan merobohkan bangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kedua, pengikut HTI harus kembali pada ajaran Islam Ahlussunah Waljamaah dalam bingkai NKRI. Ketiga, meminta dan mendesak kepada pemerintah untuk segera membubarkan HTI dan ormas sejenis lainnya, yang jelas-jelas anti NKRI, jika tidak ingin terjadi konflik horisontal di masyarakat Indonesia.

Tiga pernyataan sikap ini, merupakan hasil silaturahmi alim ulama, pengasuh pesantren dan tokoh masyarakat se-Kabupaten Jember dalam rangka mengawal Pancasila dan menjaga keutuhan NKRI. Pernyataan sikap itu, kemarin disampaikan di dalam majelis oleh Mustain Billah, didepan para tamu undangan.

Abdullah Syamsul Arifin atau yang akrab disapa Gus AAb, Ketua PCNU Jember, dalam tausyiah kebangsaan mengatakan, kegiatan ini dilakukan karena beberapa waktu lalu dikagetkan dengan kabar ulama se-Jawa Timur. Padahal, setelah diklarifikasi sejumlah kyai dan ustad yang berkumpul, ditegaskan Aab tidak ada yang dari NU. Bahkan sebagian besar hanya kyai majelis taklim, ustad ngaji dan sebagainya.

“Apalagi, kabarnya HTI bagian dari Awaja dan ajarannya tidak keluar dari Aswaja. Ini perlu kami klarifikasi,” ucap Gus Aab. Dirinya mengatakan, gerakan HTI yang memperjuangkan khilafah Islamiyyah bukan hanya di Indonesia tapi transnasional. Sehingga Aab menegaskan, gerakan HTI berbeda dengan yang diperjuangkan oleh sejumlah pondok pesantren di Jember yang merupakan miniatur NU.

“Dalam keyakinan kita (NU, red) yang pemerintah saat ini yang dibangun founding fathernegara saat ini adalah yang sah dan sesuai sesuai dengan syariat Islam,” tegas Aab. Dirinya mengatakan, rumusan negara saat kemerdekaan hingga kini dengan Demokrasi, Pancasila, UUD 1945, NKRI sebagai 4 pilar kebangsaan sebagai sistem pemerintahan dapat mengakomodasi seluruh anak bangsa dalam keberagamaan.

“Sementara HTI dengan negara khilafah, akan melakukan perubahan pemerintahan yang dibentuk sebagai ikhtiar maksimal dari Masyayikh sejak Indonesia lahir, bertentangan dengan pendirian bangsa,” tegasnya. Sehingga ini akan menimbulkan disintegrasi bangsa. Kemudian anak bangsa diminta untuk mengisi kemerdekaan dengan berbagai bidang dibandingkan merongrong NKRI.

“Kita akan menjaga dari yang merongrong NKRI sebagai jihad. Mengawal NKRI akan dapat pahala dari Allah. Seperti yang ditanamkan ulama,” tegasnya. Apalagi, khilafah mendunia tidak memiliki akar dalil syar’i yang qath’i. Sedangkan yang wajib dalam pandangan agama, pemerintahan harus menjaga kesejahteraan dan kemaslahatan dunia.

“Islam itu satu dan universal hanya artikulasi dan manifestasi yang beragama,” jelasnya. Dirinya mengibaratkan ajaran agama dengan air. Yang perlu dijaga adalah kemurnian airnya. Sementara untuk wadahnya disesuaikan dengan tempatnya sesuai dengan sosial culture masyarakat.

Wadah yang dipilih terserah kendi, gelas, plastik sebagai wadahnya. Jangan dipaksakan wadahnya. Karena bisa memecah belah bangsa dan negara. “Kita bukan menolak syariat Islamnya asal sesuai dengan hukum positif yang disepakati anak bangsa. Kami menolak sistem khilafah. Itu sama dengan mendirikan negara di dalam negara,” tegasnya. Sehingga akan tercipta keamanan dan kedamain tanpa ada perselisihan persengketaan yang akan mengganggu ajaran agama.

Gus Aab menegaskan, bahwa NU Jember akan berkirim surat lagi ke PWNU. “Tahun lalu internal Nahdlatul Ulama (Jember) bersama Ansor (Jember) sudah berkirim surat. Nah,  kita akan berkirim surat lagi ke PWNU, untuk dilanjutkan ke PBNU. Agar nanti diteruskan dan mendesak Mendagri untuk melakukan pembubaran HTI,” tegasnya.

Gus Aab menceritakan, bahwa sebelumnya ada yang menanyakan tentang tokoh NU yang banyak bergeser ke HTI. “Kita sudah lakukan kroscek data itu ke berbagai daerah, termasuk Jember. Sementara ini tidak kami temukan yang menjadi aktivis HTI itu asalnya adalah NU. Kita jamin tidak ada pengurus PCNU (Jember) sekarang ataupun pernah menjadi pengurus sampai MWCNU sekalipun, yang berpindah haluan menjadi HTI. Itu tidak ada,” tegasnya lagi. (sp)

 

HTI Jember: Kami Organisasi Legal

Menanggapi penolakan dan desakan agar HTI dibubarkan, Humas HTI Jember Henry Fathurahman menyatakan bahwa organisasinya merupakan organisasi legal dan berbadan hukum. Dia menyatakan bahwa HTI merupakan organisasi yang diakui oleh negara dengan adanya bukti pengesahan dari kementrian hukum dan HAM.

“Sudah lama wacana (desakan pembubaran HTI) itu. Cuma keberadaan HTI itu kan sudah berbadan hukum, sama dengan organisasi yang lain, seperti NU dan Muhammadiyah. Jadi yang bisa membubarkan itu adalah kementrian hukum dan HAM,” kata Henry.

Mengenai tudingan bahwa HTI tidak mengakui Pancasila, Henry menampiknya. “Lho kalau HTI dianggap mengancam Pancasila, masak Kum HAM memberikan legalisasi. Terus logikanya di mana? Kalau memang HTI mengancam Pancasila, mestinya kan tidak diberi legalisasi oleh Kum HAM. Karena ketika kita ajukan ke Kum HAM, sudah melalui verifikasi yang sangat panjang,” tukasnya.

Hendry menegaskan, dalam pandangan HTI, Pancasila merupakan dasar Negara Indonesia. Untuk paham Khilafah, HTI hanya menyampaikan kepada umat Islam, bahwa itu merupakan ajaran Islam. Dan Khilafah sudah dijelaskan dalam kitab – kitab agama Islam dan para ulama. “Karena Hizbut Tahrir itu merupakan organisasi Islam, ya disampaikan itu oleh Hizbut Tahrir,” kata Henry.

Dia menjelaskan bahwa HTI berusaha memberikan penjelasan mengenai Khilafah sebagai sebuah pemerintahan Islam. Dan itu merupakan sebagian dari dakwah. “Jadi dakwah itu kan sebuah dialektika. Kita menyampaikan, masyarakat itu menerima. Apakah masyarakat itu setuju atau tidak, itu urusan masyarakat. Tapi HTI punya kewajiban untuk menyampaikan itu,” terang Henry.

Dia juga memastikan bahwa HTI tidak akan melakukan upaya – upaya yang inkonstitusional. “Mana ada HTI melakukan tindakan inkonstitusional. Karena kita sebatas menyampaikan,” kata Henry.

HTI Jember, sambung Henry, merupakan bagian dari Hizbut Tahrir yang ada di Indonesia. Selama secara nasional belum ada pencabutan dari Menkum HAM, maka HTI Jember akan melakukan aktifitas sebagai mana layaknya organisasi legal lainnya.

“Insya Allah tidak terpengaruh. Tapi kami kan melihat, kalau ada potensi ada hal – hal yang tidak diinginkan, kami akan lakukan evaluasi. Tapi prinsipnya tetap, organisasi yang legal ya berhak melakukan aktivitasnya secara keorganisasian,” pungkasnya. (sp

LEAVE A REPLY